Sabtu, Mei 10, 2008

Pemda Bermental Kompeni

Lack of long-term vision, or 5 years constraint?

----------------------------------------------------

Pemda Bermental Kompeni
Pemodal Takut Berinvestasi di Daerah
Sabtu, 10 Mei 2008 | 00:36 WIB

http://kompas.co.id/kompascetak.php/read/xml/2008/05/10/00365478/pemda.bermental.kompeni

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai bahwa banyak pemerintah daerah berjiwa kompeni, yaitu hanya membuat peraturan daerah yang berisikan pajak dan berbagai pungutan yang membebani masyarakat dan investor. Sikap seperti itu menghambat perekonomian karena investor menjadi takut berbisnis di daerah itu.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Haryono Umar seusai pertemuan dengan sejumlah pengusaha dan Bupati Sragen terkait dengan program reformasi birokrasi di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (9/5). Pertemuan ini dimaksudkan untuk melancarkan arus investasi ke daerah.

"Sekarang pemda (pemerintah daerah) lebih banyak terkesan berjiwa kompeni, artinya pemda hanya berupaya bagaimana sebanyak-banyaknya menarik pajak dari masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Padahal, tindakan mereka itu justru berdampak secara langsung kepada terhambatnya perekonomian di daerah itu," ujar Haryono. Ia juga mengatakan banyak peraturan daerah yang bertabrakan satu sama lain.

Dalam pertemuan itu, para pengusaha mengadu bahwa mereka terpaksa harus membayar sejumlah retribusi agar usaha mereka langgeng. "Kami harus membayar retribusi untuk meletakkan alat pemadam kebakaran. Kami juga dimintai retribusi apabila meminta pegawai lembur," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto.

KPK menilai, program one stop service yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen patut dijadikan contoh. Di Sragen, untuk mengurus izin, semua dilakukan satu pintu, dengan waktu dan biaya yang jelas.

Bupati Sragen Untung Wiyono mengatakan, pendapatan asli daerah jangan membebani masyarakat, tetapi harus membangun kepercayaan masyarakat. "Kami melakukan efisiensi, dan terbukti walaupun Sragen kabupaten kecil, mampu mengundang investor," katanya.

Menurut Haryono, Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah sudah melakukan kajian mengenai peraturan daerah. "Ada ribuan yang bertentangan, padahal kita mempunyai direktorat harmonisasi peraturan perundang-undangan. Nanti kami tanyakan kepada mereka," ujarnya.

"Ada perda yang lebih bersifat memajaki, sama dengan VOC kan. Anak kambing lahir saja sudah dipajaki. Mereka justru lupa bagaimana ekonomi masyarakat harus ditingkatkan. Nanti kami ketemu semua kepala daerah karena tahun 2008-2009 menggalakkan investasi," katanya. (VIN)


--

Tidak ada komentar: