Rabu, Juli 30, 2008

Sertifikasi Guru: Sertifikasi Dokumen atau Sertifikasi Kompetensi?

Kita semua tahu, kualitas pendidikan di negara kita masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, walaupun dulunya sempat lebih baik dari mereka. Sudah banyak upaya yang dilakukan diknas untuk memperbaikinya, ada Ujian Nasional (UN), termasuk sertifikasi guru salah satunya. Sekarang ada juga BSE, Buku Sekolah Elektronik.

Niat diknas ini sungguh baik, dengan sertifikasi akan mendorong guru meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kemampuannya, bahkan disyaratkan untuk sarjana. Dengan sertifikasi juga akan memperjelas kriteria dasar renumerasi yang lebih baik untuk guru.

Masalahnya, seperti biasa, terjadi di pelaksanaan. Karena yang diverifikasi hanya dokumen seperti sertifikat, ijazah, piagam, dll, tanpa melihat kualitas aktualnya, pelaksanaan di lapangan memungkinkan banyak "kreatifitas" untuk memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga ujung-ujungnya semua aktifitas guru dilakukan hanya untuk mendapatkan bukti kegiatan, bukan intisari manfaat dari suatu kegiatan.

Terjadilah guru-guru yang kuliah lagi, tapi dengan moral belajar yang rendah. Tanpa malu nyontek sesamanya, berbuat curang dalam ujian. Ketika diingatkan, cuma berkilah: "kami sudah tua, sudah sulit berpikir keras"..

Tak heran kalau dalam Ujian Nasional juga terjadi banyak kecurangan, walaupun hanya sedikit yang terungkap, yang kebetulan terpilih menjadi korban.

Hasil seperti apa yang mau diharapkan?

Mengapa diknas tidak membuat sertifikasi kompetensi saja? Guru adalah profesi khusus, sama seperti profesi lainnya seperti pilot, polisi, tentara, akuntan, pengacara, dll. Karena itu untuk menjaga kualitasnya, perlu di sertifikasi kompetensinya secara berkala. Sekaligus untuk memperbarui dan menyesuaikan standar kemampuan secara periodik.

Sertifikasi kompetensi mungkin sudah seharusnya dilakukan. SIM atau lisensi terbang pilot saja musti di perpanjang setiap 5 tahun. Lalu kenapa guru bahasa Inggris, guru matematika, guru agama, guru sains, dll, tidak di sertifikasi juga secara berkala?

Jika materi Ujian Nasional disamaratakan di seluruh Indonesia, maka standar kompetensi guru juga harus dibuat samarata. Dan itu tidak akan cukup dengan program sertifikasi dokumen seperti sekarang ini.

Sebelum Ujian Nasional untuk murid dilakukan, harusnya sudah dilakukan dulu ujian nasional untuk guru-guru sesuai bidang studi kompetensi masing-masing.

1 komentar:

Anonim mengatakan...

Aku ingin jadi guru